Sejarah pemilu di indonesia PEMILU 1955 – PEMILU 2014

Pemilihan umum adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Wikipedia

Berikut ini adalah  Sejarah pemilu di indonesia PEMILU 1955 – PEMILU 2014

1.PEMILU 1955 ( 29 September 1955)

1.       Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diadakan oleh Republik Indonesia. Pemilu ini merupakan reaksi atas Maklumat No X/1945 tanggal 3 November 1945 dari wakil presiden Moh. Hatta. Pemilu ini pun, menurut maklumat harus diadakan secepat mungkin. Namun, akibat belum siapnya aturan perundang-undangan dan logistik (juga kericuhan politik dalam negeri seperti pemberontakan), pemilu tersebut baru bisa diadakan tahun 1955 dari awalnya direncakan Januari 1946.

2.       Landasan hukum pemilu 1955 adalah UU No. 7 tahun 1953 yang diundangkan 4 April 1953. Dalam UU tersebut, pemilu 1955 bertujuan memilih anggota bikameral : Anggota DPR 4 proporsional. Menurut UU No. 7 tahun 1953 tersebut, terdapat perbedaan sistem bilangan pembagi pemilih (BPP) untuk anggota konstituante dan anggota parlemen.

3.       Sesuai tujuannya, pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu :

4.       Tahap 1 : Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini                            diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955,dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu.

5.       Tahap 2 : Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

6.       Pemilu ini diikuti oleh 28 partai politik, yaitu :

1)     Partai Nasional Indonesia (PNI)

2)     Masyumi

3)     Nahdatul Ulama (NU)

4)     Partai Komunis Indonesia (PKI)

5)     Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

6)     Parkindo (Partai Keristen Indonesia)

7)     Partai Katholik

8)     Partai Sosialis Indonesia (PSI)

1)     Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

2)     Perti (Pergerakan Tarbiyah Indonesia)

3)     Partai Rakyat Nasional (PRN)

4)     Partai Buruh

5)     Gerakan Pembela Pancasila

6)     Partai Rakyat Indonesia (PRI)

7)     Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)

8)     Murba

9)     Baperki

10)   Persatuan Indonesia Raya Wongsonegoro

11)   Persatuan Indonesia Raya Hazairin

12)   Grinda

13)   Permai

14)   Partai Persatuan Dayak

15)   AKUI

16)   Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)

17)   Persatuan Rakyat Desa (PRD)

18)   Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)

19)   Angkatan Comunis Muda (ACOMA)

20)   R Soedjono Prawirisoedarso

o    Namun, hanya 4 partai besar yang memenangkan pemilu diantaranya adalah :

1)     PNI                  (22,3 %)

2)     Masyumi         (20,9 %)

3)     NU                   (18,4 %)

4)     PKI                  (16,4 %)

---

2. PEMILU 1971 (3 Juli 1971)

o    Pemilu 1971 merupakan pemilu pertama pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 1971.

o    Dasar hukum pemilu tahun 1971 adalah Tap MPRS No. XLII/MPRS/1968 (perubahan dari Tap MPRS No.XI/MPRS/1966), UU no. 15 tahun 1969 tentang pemilu dan UU No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

o    Pemilu ini diikuti oleh 9 partai pilotik dan 1 organisasi masyarakat, yaitu :

1)     Partai Katholik                                                          (1,10 %)

2)     Partai Syarikat Islam Indonesia                                (2,39 %)

3)     Partai Nahdatul Ulama                                              (18,68 %)

4)     Partai Muslim Indonesia                                          (5,36 %)

5)     Golongan Karya                                                       (62,82 %)

6)     Partai Kristen Indonesia                                           (1,34 %)

7)     Partai Musyawarah Rakyat Banyak                           (0,08 %)

8)     Patrai Nasional Indonesia                                         (6,93 %)

9)     Partai Islam PERTI                                                   (0,69 %)

10)Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia                         (0,69 %)

o    Pemenang pemilu 1971 yaitu Golongan Karya (GOLKAR) yang dianggap sebagai organisasi sosial politik milik pemerintah yang berfungsi melanggengkan pemerintahan pada era Orde Baru.

---

3. PEMILU 1977 (2 Mei 1977)

·         Pemilu 1977 merupakan pemilu kedua pada masa pemerintahan Orde Baru. Dasar hukum pemilu 1977 adalah Tap MPR No. VIII/MPR/1973, UU No. 4 tahun 1975 tentang pemilu dan UU No. 5 tahun 1975 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Pemilu ini diadakan setelah fusi partai politik dilakukan pada tahun 1973. Sistem yang digunakan pada pemilu 1977 serupa dengan pemilu 1971, yaitu sistem proporsional dengan daftar tertutup.

Pada pemilu tahun 1977 ini mengacu pada UU No. 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Dari UU ini muncul politisasi dari UU yang dikeluarkan oleh pemerintah. Golkar sesuai dengan UU No. 3 tahun 1975 dianggap bukan partai politik melainkan organisasi sosial politik. Pelaksanaan pemilu 1977 diatur dengan UU No. 14/1975 tentang perubahan UU no. 16/1969. UU ini memperjelas organisasi politik yang diperbolehkan mengikuti pemilu.

·         Pemilu DPR dan DPRD 1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota DPR serta anggota DPRD tingkat I provinsi maupun DPRD tingkat II kabupaten/kotamadya se-Indonesia periode 1977-1982.

·         Pemilu ini diikuti oleh 2 partai politik dan 1 golongan karya, yaitu :

1)     Partai Persatuan Pembangunan (PPP)                  (29,29 %)

2)     Golongan Karya (Golkar)                                   (62,11 %)

3)     Partai Demokrasi Indonesia (PDI)                      (8,60 %)

·         Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya (Golkar).

---

4. PEMILU 1982 (2 April 1982)

·         Pemilu 1982 merupakan pemilu pada masa pemerintahan Orde Baru. Dasar hukum pemilu 1982 adalah Tap MPR No. VII/MPR/1978, UU No. 2 tahun 1980 tentang pemilu dan UU No. 3 tahun 1980 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Pada pemilu 1982, organisasi peserta pemilu terdiri dari 2 partai politik dan golongan karya.

Pemilu tahun 1982 dilaksanakan di 27 provinsi, karena integrasi Timor-Timor ke Indonesia sehingga mempengaruhi pembagian kursi di DPR dan MPR. Pemilu 1982 kembali menempatkan Golongan Karya sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak disusul PPP dan PDI.

·         Pemilu DPR dan DPRD 1982 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 4 mei 1982 untuk memilih anggota DPR serta anggota DPRD tingkat I provinsi maupun DPRD tingkat II kabupaten/kotamadya se-Indonesia periode 1982-1987.

·         Pemilu ini diikuti 2 partai politik dan I golongan karya, yaitu :

1)     PPP                                             (25,54 %)

2)     Golkar                                         (64,34 %)

3)     PDI                                             (7,24 %)

·         Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya (Golkar).

---

5. PEMILU 1987 (27 April 1987)

·         Dalam pemilihan umum tahun 1987, dasar hukum yang digunakan terdiri dari ketetapan MPR dan UU yang berlaku saat itu. Berikut dasar-dasar hukum yang digunakan. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN dan ketetapan MPR No. III/MPR/1983 tentang pemilu; Uu No. 1 tahun 1980 tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 1969 tentang pemilu anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat; UU no. 4 tahun 1975 tentang perubahan UU No. 15 tahun 1969 tentang pemilu anggota BPR; UU No. 2 tahun 1980 tentang pemilu anggota BPR sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1975; Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 1 tahun1976 tentang Pelaksanaan Pemilu; UU No. 1 tahun 1985 dan Keputusan Presiden No. 70 tahun 1985.

·         Pemilihan umum DPR dan DPRD 1987 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota DPR serta anggota DPRD tingkat I provinsi maupun DPRD tingkat II kabupaten/kotamadya se-Indonesia periode 1987-1992.

·         Pemilihan umum ini diikuti oleh 2 partai politik dan 1 golongan karya, yaitu :

1)     PPP           (15,97 %)

2)     Golkar       (73,16 %)

3)     PDI            (10,87 %)

·         Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya (Golkar).

---

6. PEMILU 1992 (9 Juni 1992)

·         Pemilu 1992 meripakan pemilu kelima pada masa Orde Baru. Dasar hukum pemilu 1992 adaah Tap MPR No. III/MPR/1988. UU No. 1 tahun 1985 dan peraturan pemerintah No. 37 tahun 1990. Pemilu tahun 1992 kembali menempatkan Golongan Karya sebagai pemenang pemilu disusul PPP dan PDI.

·         Pemilu 1992 dilaksanakan dengan dasar sistem pemilu yang digunakan sama seperti pemilu sebelumnya yaitu proporsional dengan varian party-list. Tujuan pemilu 1992 adalah memilih secara langsung 400 kursi DPR.

·         Pemilihan umum DPR dan DPRD 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota DPR serta anggota DPRD tingkat I provinsi maupun DPRD tingkat II untuk kabupaten/kotamadya se-indonesia periode 1992-1997.

·         Pemilihan umum ini diikuti oleh 2 partai politik dan 1 golongan karya, yaitu :

1)     PPP                                                            (17,01 %)

2)     Golkar                                                        (68,10 %)

3)     PDI                                                            (10,87 %)

·         Sebagai pemenaang meyoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya (Golkar).

---

7. PEMILU 1997 (29 Mei 1997)

·         Pemilu 1997 merupakan pemilu keenam pada masa pemerintahan Orde Baru. Dasar hukum pemilu 1997 adalah Tap MPR No. III/MPR/1988. UU No. 1 tahun 1985 dan peraturan pemerintah No. 37 tahun 1995. Hasil pemilu tahun 1997 masih menempatkan Golongan Karya (Golkar) sebagai partai pemenang pemilu disusul PPP dan PDI.

Pemilu 1997 erupakan pemilu terakhir dimasa administrasi Presiden Suharto. Tujuan pemilu ini adalah memilih 424 orang anggota DPR. Sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional dengan varian Party-List.

Pemilu 1997 ini menuai sejumlah protes. Di kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa oleh sebab kecurangan pemilu dianggap sudah keterlaluan. Sementara itu, PDI mengalami penurunan suara yang signifikan akibat intervensi pemerintah terhadap kepemimpinan partai. Megawati Soekarno Putri dihabisi secara politik dengan cara pemerintah mendukung tandingan Suryadi dan Fatimah Ahmad.

·         Pemilihan umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 partai Golongan Karya, yaitu :

1)     PPP           (22,43 %)

2)     Golkar      (74,51 %)

3)     PDI           (3,06 %)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya (Golkar). Pemilu ini diwarnai oleh aksi golput Megawati Soekarno Putri, yang tersingkir sebagai ketua umum PDI yang tidak di akui oleh pemerintah waktu itu.

---

8. PEMILU 1999 (7 Juni 1999)

·         Pemilu 1999 berdasarkan pada Tap MPR No. XV/MPR/1998. UU No. 3 tahun 1999 tentang pemilu. UU No. 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, jabatan Presiden digantikan oleh wakil presiden Baharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan masyarakat, Presiden Habibie mengeluarkan keputusan untuk mempercepat pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2003 menjadi dilakasanakan pada 7 Juni 1999.

Pada saat itu, alasan yang digunakan dipercepatnya pemilu adalah untuk pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan sidang umum MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

·         Pemilu berikutnya, sekaligus pemilu pertama setelah runtuhnya Orde Baru, yaitu pemilu 1999 dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 1999 dibawah pemerintahan Presiden B. J Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.

·         Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional dengan daftar stelsel tertutup dan diikuti oleh 48 partai politik, yaitu :

1)     Partai Indonesia Baru

2)     Partai Kristen Nasional Indonesia

3)     Partai Nasional Indonesia- Supeni

4)     Partai Aliansi Demokrat Indonesia

5)     Partai Ummat Islam

6)     Partai Kebangkitan Ummat

7)     Partai Masyumi Baru

8)     Partai Persatuan Pembangunan

9)     Partai Syarikat Islam Indonesia

10)   Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

11)   Partai Kebangkitan Muslim Indonesia

12)   Partai Abul Yatama

13)   Partai Kebangsaan Merdeka

14)   Partai Demokrasi Kasih Bangsa

15)   Partai Amanat Nasional

16)   Partai Rakyat Demokrat

17)   PSII 1985

18)   Partai Katholik Demokrat

19)   Partai Pilihan Rakyat

20)   Partai Rakyat Indonesia

21)   Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

22)   PBB (Partai Bulan Bintang)

23)   Partai Solidaritas Pekerja

24)   Partai Keadilan

25)   Partai Nahdatul Ummat

26)   PNI-Front Marhaenis

27)   Partai IPKI

28)   Partai Republik

29)   Partai Islam Demokrat

30)   PNI-Massa Marhaen

31)   Partai Musyawarah Rakyat Banyak

32)   PDI

33)   Golkar

34)  Partai Persatuan

35)  Partai Kebangkitan Bangsa

36)  Partai Uni Demokrasi Indonesia

37)  Partai Buruh Nasional

38)  Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

39)  Partai Daulat Rakayat

40)Partai Cinta Damai

41)Partai Keadilan dan Persatuan

42)Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia

43)Partai Nasional Bangsa Indonesia

44)Partai Bhinneka Nasional Indonesia

46)Partai Nasional Demokrat

47)Partai Ummat Muslimin Indonesia

48)Partai Pekerja Indonesia

Tunggal Ika Indonesia

45)Partai Nasional Uni Walaupun PDIP meraih suara terbanyak 9dengan perolehan suara sekitar 35%), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarno Putri, melainkan dari partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid 9pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh anggota MPR, maka MR pun memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden Ri ke-4 menggantikan Presiden B. j Habibie.

---

9. PEMILU 2004 (5 April 2004)

·         Dasar hukum pemilu 2004 adalah UU Ri No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPR, dan DPRD. UU RI No. 22 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU RI No. 23 tahun 2003 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden)secara langsung dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Selain itu, pada pemilu ini pemilihan Presiden dan Wakilnya tidak dilakuan secara terpisah (seperti pemilu 1999). Pada pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon(pasangan calon Presiden dan wakil Presiden), bukan calon Presiden dan calon wakil Presiden secara terpisah.

·         Pelaksanaan pemilu tahun 2004 dilakukan dalam 3 tahap, yaitu :

·         Pemilu Legislatif

Pemilu legislatif adalah tahap pertama dari rangkaian tahapan pemilu 2004. Pemilu legislatif ini diikuti 24 partai politik dan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPD< dan DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Pemilu tahap pertama juga ditujukan untuk memilih anggota DPD. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar/sama dengan 3 % dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu pada pemilu Presiden putaran pertama. Pada pemilu legislatif ini Partai Golkar memperoleh suara terbanyak disusul Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.

o    Pemilu Presiden Putaran Pertama

Setelah pemilu legislatif selesai, partai yang memiliki suara lebih besar/sama dengan 3% dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presidennya untuk maju ke pemilu presidem putaran pertama. Apabila dalam pemilu ini ternyata ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 505, maka pasangan calon itu langsung di tetapkan menjadi presiden dan wakil presiden. Selebihnya pemilu presiden putaran kedua akan diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu presiden putaran pertama. Pemilu presiden putara pertama 2004 ini diikuti oleh 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004. Hasil pemilu ini sendiri telah diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004. Dengan hasil masih perly diadakan pemilu presiden putaran kedua karena belum adanya pasangan calon yang mendapatkan suara paling tidak 50%.

Ada 5 pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dicalonkan di pemilu Presiden putaran pertama, yaitu :

1.      H. Wiranto, Sh dan Ir. H. Salahuddin Wahid

(dicalonkan oleh partai Golongan Karya)

2.      Hj. Megawati Soekarno Putri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi

(dicalonkan oleh PDIP)

3.      Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo

(dicalonkan oleh partai PAN)

4.      H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muh. Jusuf Kalla

(dicalonkan oleh partai Demokrat, Pbb, dan PKI)

5.      Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar. M. Sc

(dicalonkan oleh partai Persatuan Pembangunan)

Hasil pemilu Presiden putaran pertama belum ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, sehingga harus diadakan pemungutan suara lagi.

o    Pemilu Presiden Putaran Kedua

Sesuai hasil pemilu presiden putaran pertama diatas, yaitu belum ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diadakanlah pemilu Presiden putara kedua. Pasangan-pasangan calon yang mengikuti pemilu Presiden putaran kedua ini adalah 2 pasangan calon dengan yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu Presiden putaran pertama 2004 yang lalu. Pemilu ini diadakan pada tanggal 20 September 2004.

Ada 2 pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu Presiden putaran pertama) yang dicalonkan di Pemilu Presiden putaran kedua yaitu:

1.      Hj. Megawati Soekarno Putri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi

(dicalonkan oleh PDIP)

2.      H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muh. Jusuf Kalla

(dicalonkan oleh partai Demokrat, PBB, dan PKI)

o    Pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 24 partai politik, yaitu :

1)     Partai Golkar                                                 (21,58 %)

2)     PDIP                                                                  (18,58 %)

3)     Partai Kebangkitan Bangsa                              (10,57 %)

4)     PPP                                                                    (8,15 %)

5)     Partai Demokrat                                                (7,45 %)

6)     Partai Keadilan Sejahtera                                  (7,34 %)

7)     PAN                                                                              (6,44 %)

8)     PBB                                                                   (2,62 %)

9)     Partai Bintang Reformasi                               (2,44 %)

10)   Partai Damai Sejahtera                                     (2,13 %)

11)   Partai Merdeka

12)   Partai Pelopor

13)   Partai Persatuan Daerah

14)   Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

15)   Partai Buruh Sosial Demokrat

16)   Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan

17)   Partai Perhimpunan Indonesia Baru

18)   Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

19)                        Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

20)                        Partai Penegak Demokrasi Indonesia

21)                        Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia

22)                        Partai Rakyat Peduli Bangsa

23)                        Partai Patriot Pancasila

24)                        Partai Serikat Indonesia.

o    Ketika UU pemilu untuk pemilu 2004 yang mayoritas dibuat PDIP, pemenang pemilu adalah Partai Golkar.

---

10. PEMILU 2009 (9 Aril 2009)

o    Pemilu 2009 dilaksanakan menurut UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jumlah kursi DPR ditetapkan sebesar 560 dimana daerah dapil anggota DPR adalah provinsi/bagian provinsi. Jumlah kursi ditiap dapil yang diperebutkan meinimal tiga dan maksimal sepuluh kursi.

o    Pelasanaan pemilu tahun 2009 dilakukan dalam 2 tahap, yaitu :

o    Tahap I     : Pemilu legislatif (DPR) yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009.

o    Tahap II    : Pemilu legislatif (Presiden dan Wakil Presiden) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009.

o    Pemilu 2009 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 38 partai politiknasional, yaitu :

1)     Partai Demokrat                                                  (20,85%)

2)     Partai Golkar                                                        (14,45%)

3)     PDIP                                                                    (14,03%)

4)     Partai Keadilan Sejahtera                                    (7,88%)

5)     PAN                                                                    (6,01%)

6)     PPP                                                                     (5,32%)

7)     Partai Kebangkitan Bangsa                                 (4,94%)

8)     Gerindra                                                              (4,46%)

9)     Hanura                                                                            (3,77%)

10) PBB                                                                  (1,79%)

11) Partai Kedaulatan

12) Partai Pelopor

13) Partai Patriot

14) Partai Merdeka

15) Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia

16) Partai Serikat Indonesia

17) Partai Buruh

18) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

19) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

20) PNI Marhaenisme

21) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

22) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)

23) Partai Damai Sejahtera (PDS)

24) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)

25) Partai Bintang Reformasi (PBR)

26) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)

27) Partai Peduli Rakayat Nasional (PPRN)

28) Partai Barisan Nasional (Barnas)

29) Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)

30) Partai Persatuan Daerah (PPD)

31) Partai Pemuda Indonesia (PPI)

32) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)

33) Partai Karya Perjuangan PKP)

34) Partai Matahari BAngsa (PMB)

35) Partai Rebuplika Nusantara

36) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)

37) Partai Indonesia Sejahtera (PIS)

38) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

o    Sebagai pemenang hasil pemilihan umum ini adalah Partai Demokrat.

---

11. PEMILU 2014 (9 April 2014)

o    Pemilu 2014 dilaksanakan menurut UU No. 42 tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden; UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik; UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 101, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5246); UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 No. 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5316).

o    Pelaksanaan pemilu tahun 2014 dilakukan dalam 2 tahap, yaitu :

o    Tahap I     : Pelaksanaan pemilu legislatif tingkat nasional dan daerah dijadwalkan [ada tanggal 9 April 2014.

o    Tahap II    : Pelaksanaan pemilu Presiden dijadwalkan pada tanggal 9 Juli 2014 dan pada bulan September 2014 untuk putaran kedua.

o    Berikut adalah daftar 12 partai politik yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu 2014 :

1)     Partai Nasdem

2)     Partai Kebangkitan Bangsa

3)     Partai Keadilan Sejahtera

4)     PDIP

5)     Golkar

6)     Gerindra

7)     Demokrat

8)     PAN

9)     PPP

10)   Hanura

11)   PBB

12)   Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

o    Pemenang sementara pada pemilu 2014 ini, yaitu :

1)     PDIP                               (18,9% – 19,7%)

2)     Golkar                              (14,3% – 14,9%)

3)     Gerindra                           (11,7% – 12,2%)

4)     Demokrat                       (9,6% – 10%)